APPB Sebut Ada 9.736 Lulusan SD Tahun 2023 Gagal Masuk SMP Negeri

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Aliansi Pemuda Pembaharu Bangsa (APPB) menyebut ada 9.736 Lulus SD Gagal Masuk SMP Negeri dari total kelulusan  di Kota Bekasi mencapai 43.474 peserta didik pada tahun ajaran 2023.

Kondisi itu membuat APPB mempertanyakan komitmen, Pemerintah Kota Bekasi. Mereka menganggap pemerintah belum berpihak kepada masyarakat yang kurang mampu maupun warga yang berpenghasilan sedang.


Ketua APPB Kota Bekasi Wawan meminta pemerintah hadir memberikan solusi bagi warganya yang ingin melanjutkan pendidikan dasar 9 tahun sebagaimana amanat Undang-undang 1945 dan sekolah negeri merupakan pilihan utama setiap warga di Bekasi.

BACA JUGA:Ayo ke Lombok, Menikmati Sensasi 'Birdwatching' di Taman Wisata Alam Kerandangan

Dikatakan tugas pokok dan fungsi pemerintah untuk hadir dalam persoalan ekonomi yang terjadi pada masyarakat.

Terlebih persoalan pendidikan, harusnya menjadi perhatian serius jangan anggap remeh. Karena itu sebagai modal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan sesuai dengan yang termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

BACA JUGA:Anggap Tak Becus Urus Pendidikan, APPB Bergerak Minta Kadis Pendidikan Kota Bekasi Dicopot

Lebih lanjut, Wawan menjelaskan Dinas Pendidikan Kota Bekasi sudah memberikan informasi bahwa jumlah kelulusan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah tahun 2022/2023 mencapai 43.474.

Namun angka kelulusan tersebut sebanding dengan jumlah 9.736 peserta didik pada tahun ajaran ini disinyalir gagal masuk kedalam sekolah negeri di Kota Bekasi.

BACA JUGA:Aksi Demo APPB Minta Copot Kadisdik Kota Bekasi Batal Digelar

Dalam angka kelulusan pada angkatan 2023/2024 dengan daya tampung yang tidak sesuai dengan angkatan kelulusan yang mana masih ada yang belum dipastikan mengenyam dunia pendidikan sebanyak 9.736 siswa," ungkapnya.

Tentunya, kata Wawan, 9.736 anak bukanlah angka yang sedikit bila sampai terputus pendidikannya.

Dampaknya adalah citra Pemerintah Kota Bekasi sangat buruk, karena mengabaikan pendidikan anak bangsa.

BACA JUGA:Update Gempa Bantul M6,4, Sembilan Orang Luka 1 Meninggal Dunia

"Saya kira Dinas Pendidikan Kota Bekasi jangan main-main urusan pendidikan. Apalagi mereka cenderung berpihak kepada perguruan swasta daripada mengikuti keinginan rakyatnya," tandas Wawan.

Kendati begitu, Wawan tidak mempersoalkan anak-anak yang masuk ke swasta dengan catatan secara ekonomi mampu memenuhi iuran yang ditetapkan oleh sekolah swasta.

BACA JUGA:Pedagang Sate di Bekasi Ternyata Dibunuh Anak Sendiri Seorang Prajurit TNI, Ini Kronologinya

Namun, Wawan meyakini, sebagian besar masyarakat di Kota Bekasi menginginkan sekolah negeri karena biaya yang dikeluarkan tidak terlampau besar.

Kondisi hari ini, lanjutnya sangat realistis jika masyarakat ingin ke sekolah negeri. Biayanya jelas ditanggung oleh pemerintah melalui pajak dan pendapatan dari rakyat juga.

BACA JUGA:Dari Kerajaan Sampai Bangsawan, Sejarah Kue Lapis Surabaya, dan Resep Toko Harimau Putih

"Jadi, kalo ada narasi yang menggiring masuk ke swasta, ini kita pertanyakan kehadiran pemerintah untuk rakyat atau untuk pengusaha pendidikan," pungkas Wawan.***

Sumber: